Sabtu, 19 Agustus 2017

Penambahan Kursi DPR Diharap Tingkatkan Anggaran Kepri

id Penambahan,Kursi,DPR,Anggaran,Kepri
Kami berharap agar penambahan anggota DPR daerah pemilihan Kepri juga berdampak positif terhadap pengalokasian anggaran pembangunan dari pusat ke wilayah ini
Tanjungpinang (Antara Kepri) - Penambahan kursi DPR RI untuk daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan anggaran yang bersumber dari pusat untuk wilayah itu, kata pengamat politik, Bismar Arianto.

"Kami berharap agar penambahan anggota DPR daerah pemilihan Kepri juga berdampak positif terhadap pengalokasian anggaran pembangunan dari pusat ke wilayah ini," ujar Bismar, di Tanjungpinang, Kamis.

Bismar yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang menjelaskan Kepri satu dari 10 wilayah yang mendapatkan penambahan kursi di DPR. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan dari daerah pemilihan Kepri pada Pemilu 2019 naik dari empat menjadi lima kursi.

Ia menambahkan parameter dalam pengalokasian kursi hanya jumlah penduduk yang dijadikan dasar, sementara aspek lain seperti geografis, tantangan pembangunan tidak dijadikan parameter.

Terkait penambahan jatah kursi DPR RI daerah pemilihan Kepri, menurutnya dapat memperkuat lobi di tingkat pusat, terutama dalam meningkatkan anggaran pembangunan.

"Logikanya, semakin banyak orang yang akan memperjuangkan Kepri di tingkat pusat. Idealnya, permasalahan yang ada di Kepri akan mudah disampaikan ke level nasional," ujarnya.  

Ia berharap para anggota DPR daerah pemilihan Kepri lebih vokal lagi sehingga wilayah itu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Selama ini, lanjutnya, gaung anggota DPR daerah pemilihan Kepri kurang kuat. Padahal, persoalan strategis yang seharusnya menguntungkan Kepri, idealnya bisa mereka sampaikan di tingkat pusat.

Contohnya, terkait dengan rencana penguatan daerah kepulauan. Pemerintah berencana membuat Peraturan Pemerintah tentang Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan yang diamanatkan dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemda.

"Seharusnya mereka mampu memberikan tekanan ke pemerintah pusat agar segera menerbitkan peraturan itu," tegasnya.

Jika ketentuan itu berhasil diperjuangkan, maka besaran Dana Alokasi Umum (DAU) akan memperhatikan luas lautan sebagai parameter pengalokasian DAU. Saat ini, penghitungan DAU hanya berdasarkan luas daratan yang menjadi pertimbangan.

"Termasuk poros maritim, idealnya Kepri harus mendapatkan manfaat besar dari kebijakan ini. Di sinilah peran strategis yang harus dimiliki anggota DPR agar Kepri bisa lebih maju," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga