Jumat, 20 Oktober 2017

Titik Noda Setahun Nurdin Basirun Memimpin Kepri

id Titik,Noda,gubernur,Setahun,Nurdin,Basirun,Memimpin,Kepri
Ada sejumlah bukti komunikasi antara wali kota dan bupati dengan gubernur tidak lancar. Ini permasalahan serius karena gubernur itu koordinator wali kota dan bupati
KRITIK bertubi-tubi tertuju kepada Nurdin Basirun, beberapa bulan setelah ia dilantik sebagai Gubernur Kepulauan Riau, menggantikan HM Sani yang meninggal dunia 8 April 2016.

Bahkan sejumlah tokoh politik dari partai pengusungnya ketika mendampingi HM Sani (almarhum) pada Pilkada Kepri 2015 pun ikut mengkritiknya. Satu per satu kebijakan Nurdin dikritik sejumlah anggota DPRD Kepri dan berbagai elemen masyarakat.  

Pada 25 Mei 2017 genap setahun Nurdin memimpin Kepri. Nurdin dalam berbagai kesempatan perbincangan tidak pernah menyangka mewarisi jabatan strategis itu. Awalnya, ia merasa seperti kehilangan sosok seorang guru, ayah, dan teman berdiskusi.

Wakil Ketua DPRD Kepri Husnizar Hood dan sejumlah tokoh masyarakat berpendapat Nurdin belum siap "ditinggalkan" Sani, sang guru yang pernah bersamanya memimpin Kabupaten Karimun.

"Nurdin harus fokus memimpin Kepri," ujarnya, yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Kepri.

Nurdin seperti tertatih-tatih memimpin Kepri, dan dibayang-bayangi manuver lawan politiknya pada Pilkada Kepri 2015.

Namun ia merasa tidak sulit memimpin Kepri, meski sampai sekarang belum ada wakil gubernur.

"Saya ikhlas memimpin Kepri. Hidup saya untuk masyarakat Kepri," kata Nurdin.

Belum sebulan berhasil menyelesaikan lelang jabatan Sekda Kepri, Nurdin dihadapkan dengan permasalahan mutasi pejabat Eselon II-IV Pemerintah Kepri yang dilaksanakan mendadak pada 7 November 2016.

Kebijakan kontroversial Nurdin itu mengundang kemarahan sejumlah ASN, yang akhirnya mengadu ke DPRD Kepri. Anggota legislatif pun merespons laporan itu, dan melakukan investigasi.

Sedikitnya ada sembilan ketentuan yang dilanggar Pemprov Kepri dalam melakukan mutasi tersebut. Temuan pelanggaran ini yang menginisiasi 22 anggota legislatif untuk mengajukan hak interpelasi.

Sejak tahun 2002 Kepri terbentuk, baru kali ini gubernurnya diinterpelasi oleh DPRD Kepri. Hak interpelasi tidak mampu dibendungnya, bahkan anggota legislatif dari partai pengusungnya.

Komunikasi politik antara Gubernur Nurdin dan Sekda Tengku Said Arif Fadillah dengan DPRD Kepri tidak berjalan baik. Berbagai pernyataan keras dan rekomendasi disampaikan dalam dapat paripurna.

Kesalahan yang sama dalam mutasi jilid kedua. Tim investigasi Komisi Aparatur Sipil Negara menemukan kejanggalan dalam mutasi pejabat Eselon II-IV tersebut, salah satunya empat pejabat eselon II yang dilantik belum memenuhi syarat kepangkatan.

Peristiwa seperti ini juga belum pernah ditemukan pada saat Ismeth Abdullah-HM Sani atau HM Sani-Soerya Respationo memimpin Kepri.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan pemerintahan yang dipimpin Nurdin harus meningkatkan kinerjanya.

"Tidak ada yang menonjol selama setahun (Nurdin) memimpin Kepri," kata Jumaga.

Permasalahan besar lainnya juga mengintai Gubernur Nurdin yakni polemik pemilihan Wakil Gubernur Kepri. Sejumlah pengusung partai pengusung HM Sani-Nurdin pada Pilkada Kepri 2015 "menjerit" karena tidak mengetahui apa yang diinginkan Nurdin.

Komunikasi politik yang buruk, khususnya dengan DPRD Kepri menyebabkan sejak 2016 hingga sekarang hanya sekali duduk bersama untuk membahas siapa yang layak diusulkan sebagai calon wakil gubernur.

Akhirnya, lima partai pengusung yakni Demokrat, Gerindra, PKB, PPP dan Nasdem sepakat mengusung Isdianto. Namun nama rival politik yang diusulkan lima partai itu berbeda-beda yakni Agus Wibowo, Fauzi Bahar, Rini Fitrianti dan Musfata Widjaja.

Mayoritas pengurus partai pengusung tidak setuju dengan nama yang diusulkan Gubernur Nurdin yakni Isdianto dan Agus Wibowo.

Suara-suara sumbang pun mulai bermunculan dari DPRD Kepri hingga sejumlah organisasi masyarakat. Jumaga Nadeak pun merasa tersudut, karena dinilai berbagai tidak tepat mengembalikan berkas calon wakil gubernur yang diusulkan Gubernur Nurdin. Jumaga menegaskan usulan terhadap Isdianto dan Agus Wibowo sebagai calon wakil gubernur belum memenuhi syarat administrasi seperti surat permohonan penguduran diri sebagai ASN dan surat rekomendasi dari pengurus pusat partai pengusung.

Berawal dari desakan tersebut, Jumaga akhirnya menggelar rapat terbatas dengan pimpinan fraksi, dan akhirnya mereka memutuskan untuk konsultasi ke Kemendagri. Hasil konsultasi relatif sama dengan sikap Jumaga, namun pihak Kemendagri menyarankan agar dibentuk Panitia Khusus Pemilihan Wakil Gubernur Kepri yang bertugas menyusun tata tertib pemilihan dan membentuk panitia pemilihan.

Saran itu diterima, dan pekan lalu Surya Makmur Nasution dari Fraksi Demokrat ditetapkan sebagai ketua panitia khusus tersebut.  

Berbagai elemen masyarakat melek mata menunggu apakah panitia khusus yang diberi waktu selama sebulan berhasil melaksanakan tugasnya atau tidak.

Belum selesai permasalahan itu, Mei 2017, masyarakat Kepri dikejutkan dengan pernyataan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik yang mencatat pada Triwulan I-2017 pertumbuhan ekonomi Kepri hanya 2,02 persen, jauh lebih buruk dibanding Triwulan IV-2016 yang mencapai 5 persen. BI mencatat pertumbuhan ekonomi Kepri kali ini terburuk dalam sejarah di Pemerintahan Kepri, dan perlu disikapi secara serius.

"Ini berdampak buruk pada perekonomian di Kepri," kata Gusti Raizal Eka Putra.

Komunikasi Tersendat

Anggota Fraksi Demokrat, Husnizar Hood mengatakan komunikasi Gubernur Kepri Nurdin Basirun dengan wali kota dan bupati tersendat sehingga akan menyulitkan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Ada sejumlah bukti komunikasi antara wali kota dan bupati dengan gubernur tidak lancar. Ini permasalahan serius karena gubernur itu koordinator wali kota dan bupati," tambahnya, yang juga Wakil Ketua DPRD Kepri, Husnizar Hood.

Ia menyontohkan, ketika Gubernur Nurdin setuju tarif listrik di Batam naik, Wali Kota Batam Rudi, malah tidak mengetahuinya. Padahal Nurdin dan Rudi sama-sama dari Partai Nasdem.

Permasalahan lainnya, rencana reklamasi kawasan Teluk Keriting Tanjungpinang oleh Gubernur Nurdin. Namun Wali Kota Tanjungpinang menolaknya, karena sampai sekarang belum melihat secara terperinci konsep reklamasi dan tujuan dari reklamasi itu.

Dua permasalahan strategis itu, menurutnya terjadi lantaran saluran komunikasi yang tidak lancar antara gubernur dengan wali kota. Seharusnya, tambahnya gubernur mengevaluasi kinerja masing-masing kepala daerah tingkat kabupaten dan kota melalui rapat rutin sehingga sinergisitas yang terbangun dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan sesuai RPJMD.

Kebijakan seperti ini dilakukan oleh gubernur sebelumnya yakni Ismeth Abdullah dan HM Sani.  

"Peran wali kota dan bupati itu sangat penting dalam menerjemahkan RPJMD. Seharusnya, gubernur memiliki kemampuan untuk mengkoordinirnya" katanya, yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Kepri.

Ia juga mengingatkan Nurdin untuk rutin menggelar rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kepri, bukan hanya pada saat ada permasalahan.

"Masukan dan dukungan dari FKPD itu penting, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan," ucapnya.        
   
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Asmin Patros menilai Gubernur Nurdin Basirun tidak fokus mengurus pemerintahan sehingga muncul berbagai permasalahan.

"Saya tidak ingin katakan gubernur tidak memiliki kemampuan, tetapi beliau tidak fokus. Gaya kepemimpinannya memang jauh berbeda dibanding pemimpin sebelumnya," kata Asmin Patros.

Gubernur juga dianggap lalai karena tidak memberikan solusi atas konflik kekuasaan antara Badan Pengusahaan Kawasan Batam dan Pemkot Batam.

"Apa yang dilakukannya? Hanya mengeluh. Kita butuh solusi, bukan malah mengeluh," singgungnya.

Selain permasalahan ketidakfokusan gubernur, Asmin mengatakan kondisi pemerintah diperberat dengan belum adanya wakil gubernur.

Ia berharap, wakil gubernur yang terpilih nanti orang yang dapat bersinergi dengan gubernur, dan memperkuat pemerintahan sehingga kondisi Kepri akan membaik.

"Tetapi kalau tidak sesuai dengan harapan, bagaimana? Pasti menambah permasalahan. Ya, kita lihat saja nanti," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Asmin juga mengkritisi kinerja Sekda Kepri TS Arif Fadillah yang dinilai hanya mampu mengikuti keinginan gubernur, tetapi belum mampu mengikuti keinginan masyarakat.

"Yang dibutuhkan itu, pemerintah mampu menerjemahkan keinginan masyarakat, bukan mengikuti selera pimpinan. Saya tidak ingin mengatakan Sekda Kepri itu bekerja dengan pendekatan 'asal bapak senang', melainkan dia harus lebih inovatif, profesional dan bekerja keras memimpin organisasi pemerintahan daerah dalam menerjemahkan keinginan masyarakat," katanya.

Anggota DPRD Kepri Sirajudin Nur minta Gubernur Nurdin Basirun berfokus melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan.

"Sampai sekarang kami belum melihat hasilnya. Secara umum, kami belum tahu apa fokus yang dikerjakan, dan tujuannya pun belum jelas," ujarnya.

Menurut dia, kegiatan pemerintahan hanya terlihat "lips service", tidak menyentuh sasaran. Citra kepala daerah mungkin terbangun dengan kerja saat ini, tetapi program pembangunan sulit tercapai.

"Sekarang juga pertumbuhan perekonomian Kepri melambat," ucapnya. (Antara)

Editor: Rusdianto

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga